Antara Pungli Dan Korupsi Bag2

Ceritanya, ada surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Gubernur yang memberikan kesempatan bagi pegawai honorer untuk dikukuhkan menjadi pegawai negeri melalui proses pemutihan. Di situ juga dicantumkan bahwa formulir daftar isian data pegawai untuk pemutihan itu hanya bisa diisi oleh orang-orang yang sudah berstatus pegawai honorer daerah. Ternyata Ridwansyah, selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Sekretaris Panitia Pemutihan, bersama anggota stafnya, T. Rusdi, memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan pribadi. Ia, menurut tuduhan jaksa, telah memberikan formulir tadi kepada pelamar yang bukan pegawai honorer daerah.

Tentu saja dengan imbalan uang. Akibatnya, pegawai yang benarbenar berhak tidak mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Untuk itu, mula-mula Ridwansyah mendapat ”hukuman disiplin” dari Gubernur, 9 Februari 1985. Dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa kenaikan pangkatnya ditunda selama setahun. Setelah itu, 30 Oktober 1985, ia dibebaskan sementara dari jabatan bupati. Sebagai penggantinya, Gubernur menunjuk Zainal Abidin, dari Kantor Gubernur Aceh, dengan status pejabat sementara.