Hukum para pemerkosa seberat-beratnya

Hukum para pemerkosa seberat-beratnya – P ADA dua SMP 5 Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Beng kulu, diperkosa dan dibunuh secara biadab. Para pe merkosa membekap gadis cilik yang sedang berjalan awal April lalu, YY, remaja 14 tahun, siswa kelas- – pulang ke rumah dari sekolah itu, memerkosanya beramai-ramai di hutan karet, lalu melemparkannya ke jurang. Ketika ditemukan, jasad YY dalam keadaan terikat, telanjang, hanya ditutupi kaus dalam yang sobek. Badannya penuh luka dan mulai membusuk. Seminggu setelah peristiwa biadab tersebut, para pelaku mulai ditangkap: 12 pria, tujuh di antaranya masih di bawah umur. Dua yang lain masih buron. Tapi Kejaksaan Negeri Curup, Rejang Lebong, hanya menuntut pelaku yang telah selesai diberkas dengan hukuman 10 tahun penjara, dua pertiga dari hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seharusnya aparat mengupayakan hukuman maksimal. Sulit membayangkan ada kejahatan yang lebih keji daripada memerkosa, menyiksa, dan membunuh seorang gadis cilik.

Para penjahat tidak hanya merenggut kehormatan dan hidup YY, tapi juga harapan keluarganya, dan membuat lingkungan di sekitar tempat kejadian tak lagi sepenuhnya aman untuk wanita dan anak-anak. Hukum yang tidak tegas serta penanganan yang seolah-olah tidak serius ditengarai menjadi salah satu penyebab terus meningkatnya kekerasan seksual dan pemerkosaan di negeri ini. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan mencatat, pada 2015, kekerasan seksual—termasuk pemerkosaan—menempati peringkat kedua dari 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdata. Sebelumnya, pada 2014, dari 293.220 kasus, kekerasan seksual berada pada urutan ketiga. Malah khusus mengenai anak, dalam keterangan pers yang dirilis pada akhir tahun lalu, Komisi Nasional Perlindungan Anak menyatakan Indonesia sudah masuk situasi darurat kekerasan terhadap anak. Pemerintah perlu menanggapi persoalan ini secara serius. Meningkatnya pemerkosaan dan kekerasan seksual mengindikasikan negara belum maksimal dalam memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi wanita dan anak-anak. Keseriusan melindungi wanita dan anak-anak itu semestinya bisa dimulai dengan, antara lain, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang masih menganggap pemerkosaan sebagai kejahatan asusila biasa.

Lantaran hanya tergolong kekerasan asusila, dalam KUHP ancaman hukuman terberat bagi pelaku pemerkosaan cuma 12 tahun penjara. Undang-Undang Perlindungan Anak tak jauh berbeda, maksimal penjara 15 tahun. Akan berbeda jika pemerkosaan, apalagi terhadap anak-anak, ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ancaman hukumannya bisa lebih berat, hingga penjara seumur hidup. Penanganannya pun pasti akan lebih serius. Tentu saja hukum yang berat tak serta-merta menyurutkan tindak kejahatan. Tapi, paling tidak, ini akan memperlihatkan sikap tegas bahwa pemerkosaan merupakan kejahatan yang tidak akan pernah ditoleransi di negeri ini. Di luar itu, aparat dan pejabat perlu mengerti bahwa kejahatan pemerkosaan tidak ada hubungannya dengan cara korban berpakaian atau bertutur kata. Sangat tidak pantas kalau masih ada aparat dan pejabat yang menyalahkan korban dalam kasus pemerkosaan.