JALAN TERJAL REFORMASI PSSI

Kota-Bunga.net P EMERINTAH an Sepak Bola Seluruh Indonesia. Tapi reformasi total sepak bola Indonesia masih jauh dari kenyataan. Bah kan pencabutan sanksi yang dijatuhkan Menteri Pemu segera mencabut pembekuan Persatu- – – da dan Olahraga sejak 17 April 2015 itu, bagi pemerintah, merupakan ujian pertama revolusi sepak bola nasional. Ini periode kritis. Bila pemerintah melakukan satu kesalahan kecil saja, celah itu sudah cukup membuka jalan bagi kembalinya rezim lama PSSI. Ya, rezim yang selama ini membiarkan pengaturan skor di lapangan hijau, tak becus memberantas judi atau mungkin menjadi bagian dari kegiatan terlarang itu, ternyata bersiaga merebut panggung setelah sanksi PSSI dicabut. Rezim lama itu tak akan malu-malu menyingkirkan semua pekerjaan Presiden Joko Widodo selama lebih dari setahun ini. Berbeda dengan pemerintah sebelumnya, Jokowi turun langsung mengatur sepak bola. Tanpa PSSI, Presiden menggelar sejumlah turnamen, bahkan kompetisi Indonesia Soccer Championship, sejak April lalu. Ratusan miliar rupiah dikumpulkan dari sejumlah pengusaha, yang membuat sepak bola Indonesia tetap berdenyut kendati FIFA menjatuhkan sanksi sejak Mei 2015.

Presiden Jokowi juga aktif berhubungan dengan FIFA, federasi sepak bola internasional, yang Februari lalu dipimpin Gianni Infantino dari Swiss. Jokowi seperti menolak pandangan bahwa FIFA akan menganggap langkahnya sebagai bentuk intervensi terhadap PSSI. Cara pandang ini bukan tanpa dasar. Sebuah pemerintahan yang berniat membersihkan sepak bola dari suap dan pengaturan skor semestinya patut mendapat apresiasi lantaran sejalan dengan fair play, bagian fundamental dari sepak bola yang diperjuangkan FIFA. Apa pun sikap FIFA, pekerjaan terberat Presiden Jokowi tidak menyangkut federasi internasional itu, melainkan pada PSSI pasca-pencabutan pembekuan. Pergantian kepengurusan PSSI merupakan pekerjaan paling menentukan. Setelah Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti menjadi tersangka perkara korupsi dan kabur ke luar negeri, PSSI harus mengadakan kongres luar biasa (KLB). Menurut Statuta PSSI, selain karena ketua umum berhalangan tetap atau temporer, KLB bisa berlangsung apabila dikehendaki dua pertiga dari 108 anggota PSSI. Pada Selasa 3 Mei lalu, perwakilan 85 anggota PSSI—antara lain asosiasi provinsi, klub liga super, klub divisi utama, asosiasi pemain dan pelatih— menyerahkan surat permintaan KLB kepada PSSI.

Jumlah 85 suara itu sudah memenuhi syarat KLB. Tiga bulan setelah permintaan diterima, PSSI wajib menggelar KLB. Apabila PSSI tidak bersedia, menurut Pasal 31 Statuta PSSI, anggota bisa mengadakan KLB sendiri. Kalau masih buntu juga, statuta itu mengatur ”anggota bisa meminta bantuan FIFA”. Artinya, KLB bisa digelar oleh anggota sendiri, FIFA hanya membantu apabila terjadi deadlock. Bukan berarti jalan menuju KLB semulus jalan tol. Barisan pendukung rezim lama PSSI rupanya tidak berpangku tangan. Sejumlah pengurus asosiasi provinsi yang pro-KLB mendadak diganti. Kaki tangan rezim lama itu berusaha mengurangi syarat dukungan agar KLB gagal digelar. Padahal reformasi semestinya dimulai dari KLB. Terpilihnya ketua umum dan 15 komite eksekutif baru akan menjadi modal awal perombakan besar PSSI. Tentu kelompok pro-KLB perlu melakukan seleksi superketat atas calon pemimpin mereka. Kalau barisan antireformasi berhasil menyusup, bukan tak mungkin rezim lama PSSI yang akan menikmati karpet merah yang digelar pemerintah.