KPU Tolak Terpidana Ikut PILKADA

KOMISI Pemilihan Umum menolak usul Dewan Perwakilan Rakyat agar terpidana yang menjalani masa hukuman percobaan diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dianggap berdampak pada integritas proses dan hasil pemilu. ”Substansinya, penyelenggara punya tanggung jawab moral untuk menghasilkan proses yang berintegritas,” ujar Komisioner KPU Ida Budhiati pada Selasa pekan lalu. Usul ini hasil rapat dengar pendapat Komisi Pemerintahan DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat dua pekan lalu.

Keputusan rapat ini akan dituangkan dalam revisi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016, yang mengatur ihwal pemilihan kepala daerah. Kendati KPU tidak sepakat, Dewan menyatakan keputusan rapat tersebut mengikat dan harus dijalankan. Menurut Ketua Komisi Pemerintahan DPR Rambe Kamarul Zaman, polemik terkait dengan terpidana yang dihukum percobaan harus dihentikan. ”Itu sudah diputus,” kata politikus Partai Golkar tersebut.