Perkara Perizinan Perfilman Bag3

Peraturan Menteri Pariwisata ini didasari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP. Kedua, penarikan kewenangan perizinan perfilman dari BKPM ke Kementerian Pendidikan dianggap bertentangan dengan peraturan presiden tadi dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PTSP di BKPM. Pada 27 Desember 2017, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman. Dengan demikian, semua jenis pendaftaran atau perizinan perfilman harus melalui Kementerian Pendidikan. Sejak saat itu, masalah perizinan usaha perfilman menjadi jelas bagi masyarakat perfilman. Namun, sangat disayangkan, peraturan itu mengandung kesalahan dalam penyusunannya.

Baca disiniĀ Autotrade Gold